MAKALAH
Administrasi pembangunan
Permasalahan administrasi pembangunan di negara
berkembang
Oleh
Amiruddin E211133
Husnul Khatimah E211133
Hairil
Sakthi HR E21113307
Suherman
Ahmad E21113308
Reinaldy
Anwar E21113503
Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Uniersitas Hasanuddin
Makassar
2015
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, segala puja dan puji kita panjatkan
kehadirat Illahi Rabbi yang telah memberikan kekuatan kepada kami untuk dapat
menyelesaikan halaman demi halaman makalah ini.Shalawat dan salam tercurah
kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sebagai sang motivator dan inspirator
terhebat sepanjang zaman.
Penulis sangat sadar bahwa setiap pencapaian adalah
buah dari kerja dan sokongan banyak pihak yang begitu luar biasa, oleh
karenanya tanpa mempermasalahkan hierarkinya, maka penulis ingin sekali menyampaikan ucapanterima kasih
dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang memiliki andil
terhadap pembuatan makalah ini baik bantuan moriil maupun materiil.
Semoga
makalah yang penulis beri judul “Permasalah
administrasi pembangunan dinegara berkembang” ini dapat menjadi suatu kontribusi positif
dan konstruktif bagi para pembaca, serta diharapkan dapat menambah cakrawala
berfikir kita dan tentunya dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi penulis
khususnya.
Makassar,
5 Oktober 2015
Salam
Penulis
DAFTAR ISI
KATA
PENGANTAR................................................................................ 2
DAFTAR
ISI.............................................................................................. 3
BAB
I. PENDAHULUAN
1.1 Latar
Belakang................................................................................. 4
1.2 Rumusan
Masalah.......................................................................... 5
1.3 Tujuan
Penulisan............................................................................ 5
BAB
II. PEMBAHASAN
2.1 Administrasi
pembangunan..................................................... 6
2.2 Keadaan
administrasi dinegara bekembang.................................. 8
2.3 Masalah administrasi pembangunan
di negara berkembang.. .. 10
BAB
III. PENUTUP
3.1 Kesimpulan................................................................................ 12
DAFTAR
FUSTAKA............................................................................. 12
BAB
I
PENDAHULUAN
1.1 Latar
Belakang
Ada
berbagai pengertian mengenai administrasi. Yang paling mendasar adalah
pengertian dari Waldo, yang menyatakan bahwa administrasi negara adalah species
dari genus administrasi, dan administrasi itu sendiri berada dalam
keluarga kegiatan kerjasama antarmanusia. Waldo (1992) menyatakan yang
membedakan administrasi dengan kegiatan kerjasama antarmanusia lainnya adalah derajat
rasionalitasnya yang tinggi. Derajat rasionalitas yang tinggi ini
ditunjukkan oleh tujuan yang ingin dicapai serta cara untuk mencapainya.
Administrasi
negara berkenaan dengan administrasi dalam lingkup negara, sering kali pula
diartikan sebagai pemerintah.
Seperti halnya dalam genusnya, administrasi, adanya tujuan yang ingin
dicapai merupakan konsep yang mendasar pula dalam administrasi negara. Tujuan
itu sendiri tidak perlu hanya satu; pada setiap waktu, tempat, bidang, atau
tingkatan, bahkan kegiatan tertentu, terdapat tujuan-tujuan tertetu. Tetapi
sebagai negara tentu harus ada asas, pedoman, dan tujuan, yang menjadi landasan
kerja administrasi negara. Pada umumnya (meskipun tidak semuanya)
gagasan-gagsan dasar tersebut ada dalam konstitusi negara yang bersangkutan.
Pengertian
pembangunan dapat ditinjau dari berbagai segi. Kata pembangunan sedara
sederhana sering diartikan sebagai proses perubahan ke arah keadaan yang lebih
baik. Seperti dikatan oleh Seers (1969) di sini ada pertimbangan nilai (value
judgment). Atau menurut Riggs (1966) ada orientasi nilai yang menguntungkan
(favourable value orientation). Namun, ada perbedaan antar arti
pembangunan dan perkembangan. Pembangunan adalah perubahan ke arah kondisi yang
lebih melalui upaya yang dilakukan secara terencana, sedangkan perkembangan
adalah perubahan yang dapat lebih baik atau lebih buruk, dan Pembangunan
menjadi bahan kajian berbagai disiplin ilmu, terutama setelah Perang Dunia
Kedua (PD II), denagn lahirnya banyak negara baru yang semula merupakan wilayah
jajahan. Pembangunan telah menjadi bahan studi ilmu ekonomi, politik, sosial,
dan administrasi, dan telah berkembang pula sebagai studi multidisiplin dengan
pendekatan dari berbagai cabang ilmu pengetahuan.
Pembangunan
sering dikaitkan dengan modernisasi dan industrialisasi. Seperti dikatakan
Gouled (1977), ketiga-tiganya menyangkut proses perubahan. Pembangunan adalah
salah satu bentuk perubahan sosial, modernisasi adalah suatu bentuk khusus (special
case) dari pembangunan, dan industrialisasi adalah salah satu segi (a
single facet) dari pembangunan. Dari pengertian ini, dapat disimpulkan
bahwa pembangunan lebih luas sifatnya dari pada modernisasi, dan modernisasi
lebih luas dari pada industrialisasi. Seperti dikatakan Rutow (1967),
modernisasi adalah proses yang mencakup perubahan-perubahan yang spesifik,
termasuk industrialisasi, yang menunjukkan pengusaan yang leih luas atas alam
melalui kerjasama
Sisi pertama dari administrasi
pembangunan adalah administrasi dari atau bagi pembangunan (administration
of development). Banyak cara pendekatan untuk mengkaji administrasi.
Bisa dari segi komponennya, kegiatannya maupun prosesnya. Bisa juga menggunakan
pendekatan yang relatif baru berkembang yaitu kebijaksanaan publik, seperti
yang telah diuraikan di atas. Namun, untuk dasar pemahaman dapat digunakan
pendekatan Waldo (1992), bahwa kalau kita cerminkan administrasi untuk mencari wujudnya,
maka ditemukan dua aspek, yaitu manajemen dan organisasi, sedangkan manajemen
adalah fisiologinya. Organisasi biasanya digambarkan sebagai wujud statis dan mengikuti
pola tertentu, sedangkan manajemen adalah dinamis dan menunjukkan gerakan atau
proses. Keduanya
dapat
digunakan untuk analisis administrasi.
Untuk
membahas administrasi bagi pembangunan, Lebih tepat digunakan pendekatan
manajemen. Karena itu pada dasarnya dapat dikatakan Bahwa masalah administrasi
bagi pembangunan adalah masalah manajemen pembangunan. Studi
mengenai manajemen telah banyak
mengilhami perkembangan. Namun
teori pokoknya tidak berubah, bahwa yaitu sekurang-kurangnya ada tiga kegiatan
besar yang dilakukan oleh manajemen, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan
pengawasan. Fungsi manajemen pada sistem administrasi mana pun, baik di
negara yang sedang membangun maupun di negara maju, sama saja, yang berbeda
adalah penekanannya. Teknik
atau metode penyelenggaraannya
juga dapat berbeda tergantung pada pengaruh berbagai faktor, seperti sistem
politik, latar belakang budaya, atau tingkat penguasaan teknologi.
Manajemen
pembangunan adalah manajemen publik dengan ciri-ciri yang khas, seperti juga
administrasi pembangunan adalah administrasi publik (negara) dengan kekhasan
tertentu. Untuk analisis manajemen pembangunan dikenali beberapa fungsi yang
cukup nyata (district), yakni:
(1)
perencanaan,
(2)
pengerahan (mobilisasi) sumber daya,
(3) pengerahan
(menggerakkan) partisipasi masyarakat,
(4)
penganggaran,
(5)
pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung oleh pemerintah,
(6)
koordinasi,
(7)
pemantauan dan evaluasi dan
(8)pengawasan.
(9)
peran informasi yang amat penting sebagai instrumen atau perangkat bagi
manajemen.
1.2 Rumusan
Masalah
·
Bagaimana
keadaan administrasi pembangunan di negara berkembang.?
·
Masalah
masalah administrasi pembangunan apa sajakah yang ada di negara berkembang.?
1.3 Tujuan
Penulisan
·
Mengetahui
keadaan administrasi pembangunan di negara berkembang.!
·
Mengetahui
masalah administrasi pembangunan yang ada dinegara berkembang.!
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Administrasi
pembangunan
Seperti
yang diakui oleh Kristiadi (1994) bahwa administrasi
pembangunan sebenar merupakan salah satu paradigma admnistrasi negara
yaitu paradigma yg berkembang setelah ilmu administrasi negara sebagai ilmu
administrasi pada sekitar tahun 1970. Mengacu dari kerangka perkembangan
administrasi pembangunan seperti tersebut di atas Kristiadi memberi pengertian
tentang Administrasi Pembangunan adl “Administrasi Negara yg mampu mendorong
kearah proses perubahan dan pembaharuan serta penyesuaian”. Oleh krn itu
administrasi pembangunan juga merupakan pendukung perencanaan dan
implementasinya.
Masalah
yg serius dihadapi oleh negara-negara berkembang adl lemah kemampuan birokrasi
dalam menyelenggarakan pembangunan. Dari latar belakang ini maka administrasi
pembangunan yg berkembang di negara-negara sedang berkembang memiliki perbedaan
ruang lingkup dan karakteristik dgn negara-negara yg telah maju.
Dasar
inilah Bintoro Tjokroamidjojo (1995) mengemukakan bahwa administrasi
pembangunan mempunyai tiga fungsi: Pertama penyusunan kebijaksanaan penyempurnaan
administrasi negara yg meliputi: upaya penyempurnaan organisasi pembinaan
lembaga yg diperlukan kepegawaian dan pengurusan sarana-sarana administrasi
lainnya. Ini disebut the
development of administration (pembangunan administrasi)yg kemudian lebih
dikenal dengan istilah “œAdministrative
Reform”(reformasi admnistrasi). Kedua perumusan kebijaksanaan-kebijaksanaan
dan program-programa pembangunan di berbagai bidang serta pelaksanaan secara
efektif. Ini disebut the
administration of development (Administrasi utk pembangunan).
Administrasi
utk pembangunan (the development of administration) dapat dibagi atas dua;
yaitu; (a) Perumusan kebijaksanaan pembangunan (b) pelaksanaan kebijaksanaan
pembangunan secara efektif. Ketiga pencapaian tujuan-tujuan pembangunan
tak mungkin terlaksana dari hasil kegiatan pemerintahan saja. Faktor yang lebih
penting adl membangun partisipasi masyarakat. Seperti yang diuraikan di atas
bahwa administrasi pembangunan adl administrasi negara yg cocok diterapkan di
negara-negara yang sedang berkembang namun Bintoro Tjokroamidjojo membedakan
bahwa administrasi pembangunan lebih banyak memberika perhatian terhadap
lingkungan yg berbeda-beda terutama lingkungan masyarakat yang baru berkembang.
Sedangkan administrasi pembangunan berperan aktif dan berkempentingan terhadap
tujuan-tujuan pembangunan sedangkan dalam ilmu administrasi negara bersifat
netral terhadap tujuan-tujuan pembangunan. Administrasi pembangunan
berorientasi pada upaya yang mendorong perubahan-perubahan kearah ke keadaan yang
lebih baik dan berorientasi mada depan sedangkan ilmu administrasi negara lbh
menekankan pada pelaksanaan kegiatan secara efektif/tertib efisien pada
masing-masing unit pemerintahan.
Administrasi pembangunan berorientasi pada
pelaksanaan tugas-tugas pembangunan yaitu kemampuan merumuskan kebijakan
pembangunan sedangkan ilmu administrasi negara lbh menekankan pada tugas-tugas
rutin dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Administrasi pembangunan
mengaitkan diri dgn substansi perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan
tujuan-tujuan pembangunan diberbagai bidang Ilmu administrasi negara lebih
memperhatikan pada kerapihan/ketertiban aparatur administrasi sendiri.
Administrator pada administrasi pembangunan merupakan penggeraka perubahan
(change agent) sedangkan administrator pada administrasi pembangunan
berorientasi pada lingkungan kegiatan dan pemecahan masalah sedangkan pada
administrasi negara lebih bersifat legalitas.
Administrasi pembangunan
berkembang karena adanya kebutuhan di negara – negara yang sedang membangun
untuk mengembangkan lembaga –lembaga dan pranata – pranata social, politik, dan
ekonominya, agar pembangunan dapat berhasil. Oleh karena itu, pada dasarnya
administrasi pembangunan adalah bidang studi yang mempelajari system
administrasi negara di negara yang sedang membangun serta upaya untuk
meningkatkan kemampuannya. Dari sudut praktik, administrasi pembangunan
merangkum dua kegiatan besar dalam satu pengertian, yakni administrasi dan
pembangunan. Oleh karena itu, untuk memahami administrasi pembangunan perlu
dipelajari hakikat administrasi, yaitu administrasi negara atau administrasi
publik, dan hakikat pembangunan. Dengan demikian kajian mengenai konsep
administrasi pembangunan harus dimulai dengan teori – teori dalam ilmu
administrasi, yaitu mengenai administrasi negara dan berbagai konsep
pembangunan. Untuk itu, yang pertama kaan dilakukan adalah mengupas berbagai
konsep pembangunan, yang mencerminkan pergeseran paradigma pembangunan menuju
ke arah makin terpusatnya pembangunan pada aspek – aspek manusia dan nilai –
nilai kemanusiaan.
Perkembangan
paradigma dalam pemikiran – pemikiran mengenai pembangunan itu, ternyata selain
menunjukkan konvergensi dengan pemikiran yang berkembang dalam ilmu
administrasi, juga makin mengarah pada manusia dan nilai – nilai kemanusiaan
serta konsep – konsep pemerataan dan keadilan social. Administrasi pembangunan
dengan demikian memiliki nilai – nilai yang dikandung dalam administrasi dan
pembangunan dengan paradigma yang sejalan, di mana peranan etika menjadi makin
tampil sebagai aspek yang penting dalam kebijaksanaan – kebijaksanaan
pembangunan yang menjadi ruang lingkup tanggung jawab administrasi pembangunan.
Dalam telaah administrasi pembangunan dibedakan adanya dua pengertian, yaitu
administrasi bagi pembangunan dan pembangunan administrasi itu sendiri. Untuk
membahas administrasi bagi pembangunan, dalam konteks ini digunakan pendekatan
manajemen. Karena itu, pada dasarnya dapat dikatakan bahwa masalah administrasi
bagi pembangunan adalah masalah manajemen pembangunan. Sedangkan untuk
menerangkan pembangunan administrasi akan digunakan pendekatan organisasi.
Manajemen
pembangunan adalah manajemen publik dengan cirri – cirri yang khas, seperti
juga administrasi publik (negara) dengan kekhasan tertentu. Studi mengenai
manajemen telah banyak mengalami perkembangan, namun teori pokoknya tidak
berubah. Sekurang – kurangnya ada tiga kegiatan besar yang dilakukan oleh
amanjemen, yakni perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Kendati demikian,
pengkajian mengenai fungsi – fungsi manajemen dapat dikembangkan secara
bervariasi sesuai kebutuhan. Untuk analisis manajemen pembangunan dikenal
beberapa fungsi yang cukup nyata (distinct), yakni : perencanaan, pengerahan
(mobilisasi) sumber daya, pengerahan pembangunan yang ditangani langsung oleh
pemerintah, koordinasi, pemantauan dan evaluasi dan pengawasan. Pendekatan
terhadap fungsi – fungsi tersebut dilengkapi dengan peran informasi yang amat
penting sebagai instrumen atau perangkat bagi manajemen.
Pendekatan
terhadap kajian pembangunan atau pembaharuan administrasi dapat dilakukan dari
sisi administrasi sebagai organisasi pemerintahan. Fokus dari system
administrasi negara sebagai unit analisis cenderung terkonsentrasi kepada
birokrasi, baik sebagai institusi nasional maupun dalam hubungan dengan
lingkungannya.Birokrasi yang dimaksud disini adalah tingkatan nasional dari
administrasi, yang memperlihatkan cirri – cirri umum (overall) yang
mempengaruhi pelayanan publik serta pengelolaan pembangunan social ekonomi di
negara berkembang. Studi awal mengenai analisis administrasi dalam
perkembangannya, kira – kira counterpart teori Rostow di bidang ekonomi,
diberikan oleh Riggs (1964). Ia menggambarkan taraf – taraf perkembangan
administrasi mulai dari tingkat
terbelakang sampai yang paling maju, dengan teori yang dikenal sebagai the
theory of prismatic society.
2.2 Keadaan
administrasi dinegara bekembang
Untuk mewujudkannya diselenggarakan pembangunan
adminstrasi (administrative development), atau pembaharuan administrasi (administrative
reform). Keduanya sering kali tidak terlalu dibedakan dan menyangkut perubahan
ke arah perbaikan, namun dapat dikatakan bahwa pembangunan administrasi
(seperti juga stilah administrasi
pembangunan) pada umumnya digunakan untuk negara berkembang, sedangkan
pembaharuan administrasi tidak dilakukan hanya di negara \ berkembang, tetapi
juga dapat diterapkan di negara yang berarti dari keadaan tidak ada atau amat
buruk, dengan memperbaharui yang tidak perlu dari keadaan tidak ada atau amat
buruk.
Untuk
mengetahui pembangunan administrasi dibutuhkan perlu ditelusuri keadaan
administrasi di negara berkembang pada umumnya. Dengan sendirinya negara
berkembang tersebut luas kategorinya, dari yang sangat terbelakang (least
developed) seperti banyak negara di Afrika, sampai yang sudah mendekati tahap
maju seperti beberapa negara yang sekarang sudah disebut negara industri baru,
misalnya Malaysia, Thailand, dan sebagian negara di Amerika Selatan. Tingkat
perkembangan administrasi di negara – negara berkembang dipengaruhi oleh
berbagai faktof yang dapat disebut sebagai lingkungan adminisrasi. Lingkungan
administrasi meliputi kondisi negara dan bangsa yang bersangkutan di bidang
politik, ekonomi dan sosial. Di bidang politik, lingkungan administrasi meliputi
sistem politik yang dianut, keterkaitan antara administrasi dengan pemegang
kedaulatan dan kekuatan – kekuatan politik, partisipasi masyarakat dalam
prosespolitik, derajat keterbukaan dan kebebasan mengeluarkan pendapat dan
berserikat, kedudukan dan kekuatan hukum, serta perkembangan budaya dan
kelembagaan politik pada umumnya. Dengan berbagai indikasi tersebut dapat
digambarkan lingkungan administrasi dalam bidang politik.
Di
bidang ekonomi, tercermin dalam sistem ekonomi yang dianut, apakah ekonomi terbuka
dan tertutup, ekonomi pasar atau ekonomi yang didominasi oleh pemerintah,
tingkat perkembangan ekonomi yang diukur dari tingkat pendapatan atau
perkembangan struktur produksi dan ketenagakerjaan, tingkat pertumbuhan,
kemantapan atau stabilitas ekonomi; tingkat kesejahteraan atau pemerataan
pendapatan, perkembangan kelembagaan ekonomi, serta penguasaan ilmu pengetahuan
dan teknologi.
Di
bidang sosial, banyak indikator yang telah dikembangkan di bidang pendidikan,s
eperti tingkat melek huruf dan partisipasi pendidikan di berbagai jenjang
pendidikan; di bidang kesehatan, speerti usai harapan hidup, tingkat mortalitas
ibu yang melahirkan atau bayi yang dilahirkan, derajat gizi masyarakat,
kehidupan keagamaan, di bidang kependudukan seperti pertambahan penduduk dan
distribusi kependudukan menurut berbagai ukuran antara lain gender, spasial,
suia dan sebagainya; perkembangan kelembagaan sosial budaya; serta aspek –
aspek sosial budaya lain yang luas seperti nilai – nilai budaya tradisional dan
modern, antara lain sikap terhadap (etos) kerja, kedisiplinan, dan lain
sebagainya.
Riggs mengemukakan suatu teori yang dikenal sebagai the theory of
prismatic society, di mana ia menempatkan fase transisi dalam perkembangan
suatu masyarakat sebagai prismatic society, yang apabila ditarik garis linear
terletak antara apa yang dinamakan sebagai fused society untuk masyarakat
tradisional dan diffracted society untuk masyarakat yang lebih maju. Istilah –
istilah tersebut dipinjamnya dari ilmu pengetahuan eksakta, khususnya ilmu
fisika dengan menggunakan sifat – sifat yang dimiliki suatu prisma terhadap
cahaya. Model birokrasi pada masyarakat yang prismatis disebutnya sebagai
bureau atau sala model dan untuk masayrkaat tradisional atau fused society
model administrasinya disebut chamber, sedangkan untuk masyarkaat yang telah
maju atau diffracted
diberinya istilah office. Riggs melandaskan teorinya itu atas dasar
tingkatan fungsionalisasi yang telah
berkembang di dalam suatu masyarakat. Di dalam fused society, fungsi – fungsi tersebut
masih terpusat dan sistem organisasinya belum berkembang,sedangkan di dalam
diffracted society fungsi – fungsi tersebut telah terpencar dan organisasinya
telah berkembang. Model prisma menunjukkan masa transisi dan berada di
antaranya, dan merupakan model dari
birokrasi di banyak
negara berkembang.
Menurut Heady (1995) untuk kepentingan kajian mengenai pembangunan
administrasi ada baiknya dipelahjari gambaran wajah (features) administrasi
yang bersifat umum (common) di negara berkembang. Heady menunjukkan ada lima
ciri administrasi yang indikasinya diketemukan secara umum di banyak negara
berkembang. Pertama, pola dasar (basic pattern) administrasi publik atau
administrasi negara bersifat jiplakan (imitative) daripada asli (indigenous).
Negara – negara berkembang, baik negara yang pernah dijajah bangsa Barat maupun
tidak, cenderung meniru sistem administrasi Barat. Negara yang pernah dijajah
pada umumnya mengikuti pola negara yang menjajahnya. Kingsley seperti dikutip
oleh Heady menyatakan bahwa di negara bekas jajahan, pengorganisasian jawatan –
jawatan, perilaku birokrat, bahkan penampilannya mengikuti karakteristik
penjajahnya, dan
merupakan kelanjutan dari administrasi kolonial.
Kesatu, Adminisrtasi kolonial itu sendiri diterapkan hanya did
aerah jajahan dan tidak di negara asalnya sendiri. Sehingga, berbeda dengan
administrasi di negara penjajahnya, administrasi kolonial bersifat elitis,
otoriter, menjauh (aloof) atau jauh dari masyarakat dan lingkungannya, serta
paternalistik. Pola administrasi kolonial ini diwarisi oleh administrasi di
negara – negara yang baru merdeka bahkan sampai sekarang masih menjadi ciri
birokrasi di banyak negara berkembang.
Kedua, birokrasi di negara berkembang kekurangan (deficient)
sumber daya manusia terampil
untuk menyelenggarakan
pembangunan. Kekurangan ini bukan dalam arti jumlah tetapi kualitas. Dalam
jumlah justru sebaliknya, birokrasi di negara berkembang mengerjakan orang
lebih dari yang diperlukan (overstaffed). Yang justru kurang adalah
administrator yang terlatih, dengan kapasitas manajemen (management capacity),
keterampilan – keterampilan pembangunan(development skills), dan penguasaan
teknis (technical competence) yang memadai. Pada umumnya keadaan ini mencerminkan
kondisi atau taraf pendidikan suatu negara. Namun, tidak selalu berarti terkait
dengan kurangnya fasilitas pendidikan atau orang – orang yang berijasah. Heady
menunjukkan kasus India dan Mesir, yang memiliki banyak tenaga berpendidikan
tinggi, tetapi menganggur. Dari data yang kita ketahui keadaan itu juga berlaku
di Indonesia dewasa ini (Kartasasmita, 1995f). Kondisi yang demikian, yakni
pengangguran orang berpendidikan cukup tinggi, seringkali disebabkan oleh
pendidikan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pembangunan atau dihasilkan oleh
lembaga pendidikan yang tidak berkualitas (marginal institutions).
Ketiga,
birokrasi lebih berorientasi kepada hal-hal lain dari pada mengarah kepada yang
benar-benar menghasilkan (production directed). Dengan kata lain, birokrat
lebih berusaha mewujudkan tujuan pribadinya dibanding pencapaian
sasaran-sasaran program. Riggs (1964) menyatakannya sebagai preferensi birokrat
atas kemanfaatan pribadi (personal expediency) ketimbang
kepentingan masyarakat
(public-principled interest). Dari sifat seperti ini lahir nepotisme,
penyalahgunaan kewenangan, korupsi, dan berbagai penyakit birokrasi, yang
menyebabkan aparat birokrasi dinegara berkembang pada umumnya memiliki
kredibilitas yang rendah, dan dianggap tidak mengenal etika. Dibanyak negara berkembang,
korupsi telah merajalela sedemikian rupa sehigga menjadi fenomena yang sangat
prevalent dan diterima sebagai sesuatu yang wajar, atau menurut istilah Heady
sanctioned by social mores dan semi institutionalized.
Keempat,
adanya kesenjangan yang lebar antara apa yang dinyatakan atau yang hendak
ditampilkan dengan kenyataan (discrepency between form and reality). Riggs (1964)
menyebutkan fenomena umum ini sebagai formalisme, yaitu gejala yang lebih
berpegang kepada wujud-wujud dan ekspresi-ekspresi formal dibanding yang sesungguhnya
terjadi. Hal ini tercermin dalam penetapan
perundang-perundangan yang tidak
mungkin dilaksanakan, peraturan-peraturan yang dilanggar sendiri oleh yang menetapkan,
memusatkan kekuasaan meskipun resminya ada desentralisasi dan pendelegasian
kewenangan, melaporkan hal yang baik-baik dan tidak mengetengahkan keadaan yang
tidak baik atau masalah yang sesungguhnya dihadapi. Bahkan tidak jarang
memalsukan atau
memanipulasi data untuk memberi
gambaran yang menguntungkan.
Kelima,
birokrasi dinegara berkembang acap kali bersifat otonom, artinya lepas dari
proses politik dan dengawasan masyarakat. Ciri ini merupakan warisan administrasi
kolonial yang memerintah secara absolut, ataus ikap feodal dalam zaman kolonial
yang terus hidup dan
berlanjut setelah merdeka.
dibanyak negara berkembang, pada awalnya orang yang paling terpelajar atau
elite bangsa yang bersangkutan memang berkumpul di birokrasi, sehingga kelompok
di luar itu sulit dapat menandingi birokrasi dalam pengetahuan mengenai pemerintahan
dan akibatnya pengawasan menjasi tidak efektif. Terhadap analisis dari Heady
ini dapat ditambahkan dua karakteristik hasil pengamatan Wallis (1989). Pertama
, dibanyak negara berkembang birokrasi sangat dan makin bertambah birokratik.
Departemendepartemen, badan-badan, dan lembaga-lembaga birokrasi berkembang
terus. Juga berkembang dan berperan besar badan-badan para-statal yakni
badan-badan usaha negara, yang umumnya bekerja tidak efisien. Kedua, unsur –
unsur nonbirokratik sangat berpengaruh terhadap birokrasi. Misalnya hubungan
keluarga dan hubungan – hubungan primordial lain, seperti suku dan agama, dan
keterkaitan politik (political connections) mempengaruhi birokrasi, yang sangat
bertentangan dengan asas birokrasi yang baik
2.3 Masalah masalah
administrasi pembangunan di negara berkembang.
Perbandingan
pendapatan per kapita diantara berbagai negra telah menunjukkan bahwa terdapat
perbedaan yang besar dalam taraf kemakmuran Negara maju dan Negara berkembang.
Beberapa Negara yang dulunya tergolong relative miskin sekarang memang telah
menjadi Negara makmur dan tidak lama lagi akan tergolong sebagai Negara
berpendapatan tinggi, misalnya di Asia Malaysia, Taiwan, Korea Selatan dan
Thailand.
Ahli-ahli ekonomi telah banyak
membuat analisis untuk mengetahui factor-faktor yang menjadi penghambat penting
kepada usaha mempercepat pembangunan dinegara-negra tersebut. Kegiatan
pertanian tradisional, kekurangan modal dan tenaga ahli, perkembangan penduduk
yang pesat merupakan beberapa faktor penting yang menghalangi berbagai Negara
untuk berkembang lebih cepat.
·
Pertanian
Tradisional
Kekurangan modal, pengetahuan ,
infrastruktur pertanian dan aplikasi teknologi modern dalam kegi atan pertanian menyebabkan sector ini
tingkat produktivitasnya sangat rendah dan seterusnya mengakibatkan tingkat
pendapatan petani yang tidak banyak bedanya dengan pendapatan pada tingkat
subsistem.
Dinegara-negara maju, sumbangan
relatif sector pertanian kepada pendapatan nasional kecil, tetapi pada waktu
yang sama jumlah penduduk yang bekerja disektor ini juga relative kecil. Namun
demikian mereka mampu mengeluarkan hasil-hasil pertanian yang melebihi
kebutuhan keseluruhan penduduknya. Salah satu faktor penting yang menimbulkan
keadaan ini adalah penggunaan teknologi modern disektor pertanian. Keadaan yang
dijumpai di sector pertanian negar-negar berkembang sangat berbeda sekali.
Dibanyak Negara berkembang lebih setengah dari penduduknya berada disektor
pertanian, masalah pengangguran tak kentara banyak dijumpai disektor ini.
Cara bercocok tanam masih
tradisional, penggunaan input pertanian modern sangat terbatas, dan alat-alat
pertanian yang digunakan masih tradisional. Semuanya ini menyebabkan tingkat
produktivitas sector tersebut masih sangat rendah dan merupakan faktor penting
yang menimbulkan pendapatan yang rendah dan masalah kemiskinan yang meluas.
·
Kekurangan
Dana Modal dan Modal Fiskal
Salah satu syarat penting yang
perlu dilakukan dalam mengembangkan suatu perekonomian adalah mewujudkan
modernisasi dalam segala bidang ekonomi yaitu modernisasi disektor pertanian
sendiri, mengembangkan kegiatan industri dan modernisasi dalam pemerintahan.
Kekurangan modal adalah satu ciri penting dari setiap negara yang memulai
pembangunannya dan kekurangan ini bukan saja mengurangi kepesatan pembangunan perekonomian
yang dapat dilaksanakan, tetapi juga menyebabkan kesukaran kepada Negara
tersebut untuk keluar dari keadaan kemiskinan. Perkembangan dan modernisasi
suatu perekonomian memerlukan modal yang sangat banyak. Infrastruktur harus
dibangun, sistem pendidikan harus dikembangkan dan kegiatan pemerintahan harus
diperluas. Dan yang lebih penting lagi berbagai jenis kegiatan perusahaan dan
industri modern harus dikembangkan . Ini berarti pihak pemerintah dan swasta
memerlukan modal yang banyak untuk mewujudkan modernisasi diberbagai kegiatan
ekonomi.
·
Peranan
Tenaga terampil dan berpendidkan
Tersedianya modal saja tidak
cukup untuk memoderkan suatu perekonomian. Pelaksana pemoderan tersebut harus
ada. Dengan kata lain, diperlukan berbagai golongan tenaga kerja yang terdidik.
Perkembangan system pendidikan merupakan suatu langkah yang harus dilaksanakan
pada waktu usaha pembangunan mulai dilakukan. Disamping itu mereka memerlukan
pengalaman untuk dapat menjalankan operasi kegiatan modern tersebut secara efisien.
·
Perkembangan
penduduk Pesat
Mengenai sifat penduduk
negara-negara berkembang, terdapat dua cirri penting yang menimbulkan efek yang
buruk kepada usaha pembangunan yaitu 1) dibeberapa Negara jumlah penduduknya
relative besar dan 2) tingkat perkembangan penduduk sangat cepat. Dalam tahun 1950 jumlah penduduk
dunia sekitar 2,5 milyar dan pada permulaan abad 21 ditaksir berjumlah 6,5
milyar. Kira-kira tiga per empat dari penduduk dunia berada di negar-negara
berkembang. Ini berarti negar-negra berkembang pada keseluruhannya menghadapi
masalah yang sangat besar dalam membangun perekonomian.
·
Masalah
institusi, sosial, kebudayaan dan politik
Perkembangan ekonomi yang pesat
memerlukan situasi politik. Dibebrapa Negara berkembang keadaan ini tidak
terwujud. Pertentangan di golongan etnik didalam negeri, pertentangan dengan
Negara tetangga adalah hal-hal yang menghambat pembangunan.
Faktor-faktor social dan
kebudayaan juga pengaruhnya kepada masyarakat. Cara hidup dan berpikr yang
tradisional seringkali menyebabkan masyarakat tidak bertindak secara rasional.
Ini selanjutnya seringkali menyebabkan efek buruk kepada pertumbuhan ekonomi.
Berbagai bentuk perubahan institusional adalah penting untuk mempercepat dan
mempertinggi efisiensi pembangunan ekonomi. Sistem bank dan istitusi-institusi
keuangan modern perlu dikembangkan. Perkembangan institusi keuangan akan
menjamin efisiensi pengaliran tabungan dari sector rumah tangga ke para
investor.
BAB
III
PENUTUP
3.1
Kesimpulan
Pembangunan
sering dikaitkan dengan modernisasi dan industrialisasi. Seperti dikatakan
Gouled (1977), ketiga-tiganya menyangkut proses perubahan. Pembangunan adalah
salah satu bentuk perubahan sosial, modernisasi adalah suatu bentuk khusus (special
case) dari pembangunan, dan industrialisasi adalah salah satu segi (a
single facet) dari pembangunan. Dari pengertian ini, dapat disimpulkan
bahwa pembangunan lebih luas sifatnya dari pada modernisasi, dan modernisasi
lebih luas dari pada industrialisasi. Seperti dikatakan Rutow (1967), modernisasi
adalah proses yang mencakup perubahan-perubahan yang spesifik, termasuk
industrialisasi, yang menunjukkan pengusaan yang leih luas atas alam melalui
kerjasama
DAFTAR PUSTAKA
kartaasmita,
Ginanjar.perkembangan pemikiran dan praktek administrasi pembangunan.1997.PT. Pustaka LP3ES
Indonesia,
No comments:
Post a Comment