Penerapan E-Government di Belanda

Penerapan E-Government di Belanda telah berlangsung sekitar 10 tahun lebih, dimana awalnya dimulai dengan adanya pengembangan framework bagi beberapa Pemerintahan mengenai pengembangan 6 bagian area inti pemerintahan dan juga termasuk projek contoh di daerah umum yang dirancang sedemikian rupa untuk memberikan kesempatan bagi Belanda untuk menjadi pemimpin di dunia Informasi dan Teknologi Komunikasi di 1994. Selanjutnya di tahun 1996, The Public Counter 2000 project diluncurkan. Projeck ini berujuan untuk memberikan sebuah model referensi bagi jasa umum yang terintegrasi melalui counter elektronik yang memebrikan jasa “one stop shop” bagi penduduknya dalam interaksi dengan pejabat administasi.

Kemudian hal ini dilanjutkan dengan projek selanjutnya yang disebut “Electronic Government Action Programme” di tahun 1998 yang memberikan jalan bagi pemerintah Belanda dalam memaksimalkan penggunaan Informasi dan Teknologi untuk memberikan jasa umum yang lebih baik dan efektif bagi penduduknya dan jusa bisnis, yang dimana juga telah mengurangi biaya bagi pemerintah Belanda dalam memberikan jasa tersebut bagi penduduknya. Program ini memprediksi untuk menciptakan 25% dari jasa publiknya untuk tersedia secara online di akhir tahun 2002. Di tahun 1999, pemerintah Belanda mengpublikasikan “Digital Delta – The Netherlands Online”yang merupakan sebuah dokumen yang berisikan polis-polis mengenai pengembangan selanjutnya bagi information society di Belanda, yang juga mencakupi hal-hal seperti skill digital, kompetensi, akses, legislative, infrastruktur telekomunikasi, ilmu dan inovasi.

Pada April 2001, Kementerian Dalam Negeri dan Hubungan Kerajaan menciptakan sebuah ICT Unit (ICTU) yang merupakan sebuah badan yang bertugas dalam mengkoordinasikan segala pengembangan teknologi informasi di dalam pemerintahan. Dan pada Desember 2002, B4 Programme (Better Government for Citizens and Business) diluncurkan yang bertujuan untuk memecahkan masalah sosial yang telah lama ada, mengurangi birokrasi dan pengeluaran pemerintah. ICT (Information Communication and Technology) di Belanda terus berkembange dengan pesat semenjak tahun 2002, pemerintah Belanda dengan gencar meluncurkan berbagai projek di tahun 2003: Pada bulan Januari 2003, program ICT and Administrative Burden (ICTAL) diluncurkan. Adapaun tujuan dari program ini adalah untuk mengembangkan dan menerapkan perangkat TIK untuk secara signifikan mengurangi beban administratif bagi perusahaan. Di bulan ini juga, Pemerintah menetapkan sebuah Knowledge Centre eGovernment, yang ditujukan untuk sentralisasi informasi tentang program-program dan proyek-proyek yang berkaitan dengan e-Government yang berbeda . Pada bulan Maret 2003, versi terbaru dari portal eGovernment ‘Overheid.nl’ diluncurkan. Website dirubah untuk memberikan akses yang lebih mudah ke peningkatan jumlah informasi dan layanan.

Pada bulan November 2003, Belanda menjadi salah satu negara pertama di Eropa di mana semua local otoritas memiliki kehadiran internet. Untuk lebih memajukan eGovernment di tingkat lokal, Association of Dutch Communes (VNG) meluncurkan proyek ‘eCommunes‘ (eGemeenten, Egem) . Pada bulan Desember 2003, pemerintah Belanda mengadopsi “Modernising Governmenr’s Prgramme, sebuah program modernisasi besar-besaran yang dilakukan pemerintah dalam menunjang penerapan eGovernment . Di tahun 2004 tepatnya bulan September 2004, pemerintah mengeluarkan paspor biometrik danID Card Pilot di enam kota madya. Di bulan Agustus 2004, pemerintah Belanda meluncurkan sebuah proyek untuk membangun sistem mobile alret system pertama di dunia yang menggunakan mobile yang telah disponsori oleh pemerintah. Sistem ini memberikan kemudahan bagi pemerintah untuk memberikan instruksi mengenai bencana, dsb. ke penduduknya di lokasi tertentu.

Pada bulan Juni 2004, pemerintah menerbitkan pernyataan kebijakan ‘Towards the Electronic Government” yang merupakan elaborasi lebih lanjut dari garis utama yang ditetapkan dalam Program “Modernizing OGvernment Programme” dan Agenda TIK nasional. Pada bulan Mei 2004, pemerintah menyetujui rencana untuk penciptaan nomor identifikasi unik bagi warganya hingga 2006. Nomor ini nantinya akan diberikan kepada setiap penduduk Belanda. Pada bulan Februari 2004, pemerintah menerbitkan agenda nasional Belandan mengenai kinerja informasi dan teknologi yang lebih baik. Agenda ini menjelaskan bagaimana meningkatkan penggunaan informasi dan teknologi yang ada dan menyadari akannya peningkatan keuntungan ekonomi dan sosial. Di tahun 2005, tepatnya pada bulan Januari 2005, Dutch Digital Identity service DigiD diluncurkan, menyediakan solusi otentikasi terpusat secara online bagi warga negaranta untuk mengakses layanan e-Government, berdasarkan ID pengguna yang dimiliki masing-masing.

Selanjutnya di bulan Februari 2005, pemerintah Belanda mengadopsi standar metadata untuk situs web sektor public. ‘Overheid.nl.webmetadata’ bertujuan untuk mencipatkan kemudahan yang lebih bagi pengguna untuk menemukan informasi yang mereka butuhkan di lebih dari 1200 website pemerintah yang terpisah-pisah. Pada bulan Maret 2005, sebuah rilis laporan menyangkut agenda nasional informasi teknologi Belanda menunjukkan proposal tahap pertama dan kedua untuk pengurangan, peningkatan tak terelakkan dan proyek antar departemen eGovernment di Belanda . Dan terkahir di bulan Juni 2005, laporan kedua dari program ICTAL disampaikan kepada parlemen, dengan dua inisiatif baru: proyek eForms yang bertujuan untuk memfasilitasi pengelolaan formulir elektronik, dan pembentukan dewan standardisasi. Pada bulan yang sama, laporan follow-up  megenai agenda nasional ICT Belanda diluncurkan dan berisikan tujuh prioritas: penyediaan data; identifikasi elektronik; lebih cepat pada Internet; kepercayaan dan keamanan; standardisasi; kebijakan konsumen; dan ICT di (semi ) domain publik.

Dan selanjutnya di tahun 2006 pengembangan E-Government tidak mengalami perubahan yang signifikan. Namun yang perlu diperhartikan adalah pengembangannya yang kembali mulai pesat semenjak 2007 hingga 2011 yang merupakan puncak kesuksesan bagi Belanda. Pengembangan E-Government Belanda dari tahun 2006 hingga 2007 dapat disimpulkan sebagai berikut:

(Dimulai dari 2011 – 2007)

2011

November 2011

Di bulan ini, pemerintah Belanda meluncurkan Strategi ICT bagi pemerintah pusat sebagai bagian dari ‘Compact Central Government Implementation Programme’. Strategi ini bermaksud untuk: meningkatkan ICT dalam pemerintah di tingkat nasional; memperkuat pemantauan proyek yang terkait dengan TIK berskala besar; dan meningkatkan keterampilan digital dan kompetensi manajemen dan karyawan sektor publik.

September 2011

Pada tanggal 15 September 2011, Menteri Piet Hein Donner dari Departemen Dalam Negeri dan Kerajaan Hubungan secara resmi meluncurkan portal data yang terbuka dari Pemerintah Belanda; ‘data.overheid.nl’ yang memungkinkan warga untuk mencari dan menggunakan data pemerintah secara bebas pada lingkungan, bangunan, populasi dan infrastruktur. Portal ini dimaksudkan sebagai pintu gerbang dimana informasi sektor publik dapat dengan mudah dan cepat diakses, bebas atau dengan biaya rendah.

Hal ini juga merupakan panduan pengguna dalam pencarian dari situs-situs semua lembaga pemerintah yang ada, dan organisasi-organisasi yang berafiliasi erat seperti perpustakaan, sekolah dan lembaga kesehatan.

Agustus 2011

Pada tanggal 12 Agustus 2011, TenderNed, sistem nasional untuk eProcurement publik di Belanda , meluncurkan EGIDs yang merupakan panduan internet untuk memudahkan proses tender. Tujuan EGIDs adalah untuk memungkinkan proses pengadaan untuk terjadi dengan lebih cepat dan lebih mudah dengan menyediakan online support yang handal dan user-friendly bagi para supplier dalam serangkaian proses tender yang ada. Hal ini juga mencakup fungsi yang menyediakan informasi terperinci mengenai penggunaan TenderNed dan akses langsung ke hukum dan glossary yang relevan.

MyGovernment (MijnOverheid), portal eGovernment yang dipersonalisasi untuk warga Belanda , meregister sekitar 100 ribu pengguna pada awal Agustus 2011. Layanan portal meliputi kotak surat yang aman bagi komunikasi sector masyarakat, informasi tentang bisnis pengguna dengan pemerintah dan catatan data pribadi pengguna yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Situs ini dirancang untuk menghemat waktu dan usaha yang digunakan oleh warga dan  juga biaya yang dikeluarkan pemerintah dalam jumlah substansial dalam biaya ongkos kiri . ‘MyGovernment’ bermaksud untuk berkontribusi terhadap penyediaan eGovernment ditingkatkan , dengan layanan yang lebih baik, kenyamanan yang lebih besar dan pembatasan yang lebih sedikit .

Mei 2011

Menurut pengumuman pemerintah pada tanggal 24 Mei 2011, penduduk provinsi Gelderland bisa mengajukan banding atau keberatan terhadap keputusan pemerintah provinsi secara elektronik melalui penggunaan DigiD masing-masing (identitas digital). Provinsi ini membayangkan bahwa layanan perintis ini akan berdampak pada eGovernment di Belanda secara signifikan.

Portal diharapkan akan memudahkan proses (lebih cepat dan efektif) bagi warga negara untuk mengajukan keberatan jika mereka merasa dirugikan dengan keputusan, atau percaya diperlakukan tidak adil.

Maret 2011

Diberlakukannya geo-standard oleh Dutch Standarisation Board. Dengan diberlakukannya standar tersebut semua organisasi pemerintah Belanda diwajibkan untuk menerapkan standar-standar ini. Penggunaan geo-standards menyebabkan proses yang lebih mudah bagi pihak sektor publik untuk menemukan, berbagi, dan menggunakan informasi geografis.

Februari 2011

Pada tanggal 28 Februari 2011, pemerintah memperkenalkan DigID Authorize, sistem yang memberikan keamanan yang lebih dalam privasi warga negara dalam penggunaan identitas digital-nya. Otorisasi DigiD bertujuan untuk berkontribusi atas E-Government yang efisien dengan birokrasi yang kurang. Kantor Pajak menjadi pengguna pertama dari sistem ini.

Januari 2011

Dari 1 Januari 2011, perusahaan dapat melakukan pengolahan faktur secara elektronik dengan semua 78 badan pemerintah pusat melalui kantor pos elektronik Digipoort. Untuk mengaktifkan pertukaran eInvoices, program eGovernment dari Kementerian Dalam Negeri dan layanan Raya Hubungan yang disebut Logius disesuaikan dengan Digipoort dan format standar terbuka sedang digunakan.

Pada tanggal 20 Januari 2011, portal web ‘Data.overheid.nl’ diluncurkan oleh Ministry of the Interior and Kingdom Relations.

2010

Beberapa hal penting dari pengembangan eGovernment di Belanda di tahun ini antara lain:

Pada 28 November 2010, pengusaha dapat menggunakan eRecognition untuk memanfaatkan  Message Box ( titik kontak tunggal berdasarkan Services Act). eRecognition pada dasarnya digunakan untuk komunikasi elektronik antara perusahaan dan pemerintah, serta untuk komunikasi elektronik Business to Business (B2B). Hal ini didasarkan pada pendekatan jaringan dimana sarana yang ada untuk otentikasi (misalnya kartu, ponsel, token, password ) dapat digunakan secara berdampingan .

Sejak awal April 2010, 20 PC desktop telah menjalankan distribusi Linux Ubuntu yang digunakan untuk mengelola layanan di gedung kantor bersama di Den Haag untuk semua kementerian Belanda

Pada tanggal 25 Maret 2010, Menteri Luar Negeri Belanda, Maxime Verhagen, secara resmi memperkenalkan ‘Trade2gether‘, sebuah website baru yang tujuan utamanya adalah untuk menciptakan sinergi jasa di Dutch providers of Private Sector Development(PSD) yang berada di negara-negara berkembang dan di negara-negara dengan ekonomi yang sedang mengalami transisi.

Dari Januari 2010, semua kota , provinsi dan dewan air di Belanda memiliki akses internet untuk mengakses informasi mengenai inisiatif tata ruang nasional. Proses digitalisasi ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan perencanaan untuk mendorong pengembangan e-Government yang inisiatif dan merupakan persyaratan wajib dari UU Penataan Ruang yang baru yang diteatpkan pada Juli 2008.

2009

Di tahun 2009, pengembangan eGovernment mengalami beberapa proses yang berdampak pada kemajuan ICT di negara tersebut yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

Proyek eForms yang dimulai pada tahun 2005 dihentikan setelah tercapainya penetapan standar yang akan digunakan dalam pertukaran informasi antara Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat .

eDepot of the National Archives mulai digunakan pada November 2009.

Pada tanggal 27 September 2009, Platfrom Communication on Climate Change (PCCC)menerima penghargaan “Outreach & Communication Award 2009” dari Badan Meteorologi Masyarakat Eropa karena telah berkontribusi dalam menjembatani kesenjangan antara sains dan masyarakat. Portal ini menyediakan ilmiah, teknis dan sosial ekonomi informasi yang relevan dengan dasar ilmiah perubahan iklim alam dan manusia yang disebabkan.

Pada tanggal 21 September 2009, Sekretaris Negara Ank Bijleveld menerima paspor pertama bantalan sidik jari, dengan demikian secara resmi penggunaan sidik jari dalam paspor Belanda dan kartu ID diperkenalkan oleh pemerintah pada publik.

Pada bulan Mei 2009, NOIV, pusat sumber daya pemerintah Belanda merekomendasikan bahwa administrasi publik, yang mempublikasikan aplikasi open source, harus menggunakan European Union Public License (EUPL).

Terhitung sejak bulan Maret 2009, bagi yang menyatakan pendapatan-nya secara online leAdministrasi Pajak Belanda akan mendapatkan hak akses untuk mengakses deklarasi Vooraf Ingevulde Aangifte – VIA, dimana para warga yang wajib membayar pajak dapat berkonsultasi mengenai informasi yang dimiliki oleh Kantor Pajak seperti nomor layanan warga negara, tanggal lahir, gaji, dll.

2008

Pada bulan Oktober 2008, otoritas publik, kementerian, perusahaan dan organisasi lainnya di Belanda tidak akan perlu lagi untuk mempublikasikan keputusan mereka dalam format kertas. Keputusan Pemerintah Belanda telah mengizinkan dokumentasi dilakukan dalam bentuk elektronik.

Pada tanggal 24 September 2008, kantor Paten Belanda meluncurkan website baru yang berbasis open source software.

Pada bulan Agustus 2008 diumumkan bahwa pada akhir tahun 2009, semua penyedia layanan kesehatan anak di Belanda harus beroperasi menggunakan catatan pasien elektronik.

Pada bulan Mei 2008, Kementerian Dalam Negeri meluncurkan sebuah website yang memungkinkan warga untuk berinteraksi dengan politisi nasional dan lokal. Website ‘maildepolitiek.nl’ merupakan inisiatif dari yayasan pemungutan suara Belanda dan bertujuan untuk membuat politik lebih transparan .

Belanda Kementerian Pertahanan memperkenalkan USB aman untuk penggunaan pribadi. Mulai 1 April 2008, staf kementerian pertahanan diperlukan untuk membawa semua data yang berhubungan dengan pekerjaan pada USBs tersebut.

Pada bulan Februari 2008, website ‘eFormulieren’ memperbolehkan otoritas publik di Belanda untuk memesan form tanpa harus melalui account manager. Program ini  bebas biaya dan mengelola formulir elektronik bagi otoritas lokal dan regional , kementerian dan badan publik lainnya.

2007

Pada bulan Desember 2007, para senat Belanda membahas mengenai rencana yang membahas sebuah program untuk membuat sebuah perangkat lunak open source dan berstandar yang wajib bagi semua tingkatan pemerintah. Pada bulan yang sama, Dutch Donor Register diluncurkan. Semua warga negara di atas usia 12 dapat mendaftarkan preferensi mereka atau menolak untuk menjadi pendonor di website yang disediakan.

Selain itu pada November 2007 Citizen Service Code  memenangkan European eDemocracy Aaward 2007. Dengan sistem ini, pemerintah belanda berhasil meningkatkan layanan mereka kepada warga negara dan menyebabkan meningkatkanya kesadaran PNS negara tersebut atas tugas mereka terhadap warga negara. Dan erhitung sejak Oktober 2007, semua otoritas publik Belanda diminta untuk beralih ke Open Source. Hal ini tidak berhenti di sini saja pada bulan September 2007, eGovernment website Belanda, www.e-overheid.nl, mesin pencari baru memungkinkan pengunjung untuk mencari segala data di dalam koleksi situs eGovernment Belanda diluncurkan.

Sebuah layanan yang diluncurkan oleh pemerintah bernama “Op Afspraak” (By Appointment), yang memungkinkan warga untuk melakukan janji secara online untuk bertemu dengan pihak PNS juga diluncurkan pada tahun ini. Dan pada bulan Mei 2007, website Samen Werken aan Nederland diluncurkan, dengan tujuan menerima umpan balik warga tentang cara-cara untuk meningkatkan kinerja pemerintah.

Dari perkembangan eGovernment di atas Belanda telah berhasil untuk memposisikan negaranya sebagai negara kedua terbaik dalam menjalankan eGovernment di dunia dan nomor satu untuk daerah Eropa (United Nations E-Government Survey, 2012).

Berdasarkan European Commission, dari puluhan projek yang telah diluncurkan baik untuk warga negaranya maupun kepada para instasi atau untuk urusan bisnis, fungsi atau layanan paling sering dipakai dapat disimpulkan sebagai berikut:

Jenis layanan terbanyak yang digunakan oleh warga negara adalah sebagai berikut:

·         Pajak penghasilan: deklarasi, pemberitahuan penilaian

·         Layanan pencarian kerja oleh dinas tenaga kerja

·         Tunjangan jaminan sosial

·         Dokumen Pribadi: paspor dan SIM

·         Pendaftaran mobil (baru, bekas, mobil impor)

·         Aplikasi untuk membangun izin

·         Pemberitahuan ke polisi (misalnya dalam kasus pencurian)

·         Perpustakaan umum (ketersediaan katalog, perangkat pencarian)

·         Sertifikat (kelahiran dan perkawinan): permintaan dan pengiriman

·         Pendaftaran di pendidikan tinggi/universitas

·         Pengumuman bergerak (perubahan alamat)

·         Pelayanan kesehatan terkait (saran interaktif tentang ketersediaan layanan di rumah sakit yang berbeda dan janji untuk rumah sakit)

Jenis layanan terbanyak yang digunakan untuk pebisnis(unit bisnis) adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi sosial bagi karyawan

2  Pajak Perusahaan: deklarasi, pemberitahuan

3  PPN: deklarasi, pemberitahuan

4. Pendaftaran perusahaan baru

5. Penyampaian data ke kantor statistik

6. Deklarasi Bea Cukai

7. Izin dalam penggunaan lingkungan (termasuk pelaporan)

8. Pengadaan Umum

Infrastruktur eGovernment di Belanda 

Pada dasarnya, komponen infrastruktur eGovenment di Belanda dapat dibagi menjadi beberapa garis besar Portal, Network, eIdentification, eProcurement, Knowledgee Management dan Infrastruktur lainnya.

·         Portal

Dalam sepuluh tahun terakhir, Pemerintah Belanda  telah mengembangkan beberapa buah portal, namun 4 diantaranya yang akan dijabarkan sebagai berikut adalah projek-projek yang dapat dikategorikan sukses:

·         ‘Overheid.nl’ sebagai Portal administrasi utama

‘Overheid.nl’ berfungsi sebagai titik pusat akses ke semua informasi tentang organisasi pemerintah. Portal ini mengungkapkan segala informasi termasuk katalog bagi warga negaranya dengan harapan tiap warga negara dengan informasi yang telah diberikan dapat menemukan organisasi yang cocok sesuai dengan kebutuhan yang ada.

·         ‘e – Overheid.nl ‘ : Portal eGovernment

‘e – Overheid.nl’ memberikan berbagai berita mengenai eGovernment di Belanda serta memberikan gambaran dari layanan eGOvernment yang ada di Belanda. Dengan portal ini pengguna

·         ‘Rijksoverheid.nl’: Portal untuk Warga Negara

Tujuan keseluruhan ‘Rijksoverheid.nl’ adalah untuk meningkatkan visibilitas dan aksesibilitas pemerintah. Protal ini berisikan rincian tentang semua informasi yang berhubungan dengan pemerintah. Selain itu portal ini juga telah terintegrasi dengan layanan personalisasi. Warga bisa login dengan DigiD mereka dan mengakses layanan tertentu, seperti data pribadi, penerimaan pesan, dan pelacakan.

·         ‘Antwoord voor Bedrijven’ : Portal Bisnis

‘Antwoord voor Bedrijven’ adalah titik kontak untuk bisnis dan pengusaha di berbagai bidang seperti legislative, izin, dan subsidi. Informasi yang diberikan dar portal ini mencakup segala informasi dari tingkatakn pemerintahan. Hal ini deisediakan melalui berbagai saluran (website, email, telepon dan chatting) dan berfokus pada isu-isu dan kebutuhan masyarakat bisnis.

·         Network

Jaringan yang dikembangkan oleh Belanda dapat dibagi menjadi 4 bagian besar:

·         ‘Digipoort ‘

Melalui ‘Digipport’, kantor pos elektronik untuk bisnis, organisasi pemerintah dan bisnis dapat dengan cepat dan efisien untuk bertukar informasi digital. Setiap bisnis yang terhubung dapat melakukan transaksi penukaran informasi digital dengan pemerintah. Situs ini memastikan bahwa sebuah organisasi pemerintah mampu menerima informasi bahwa, jika diperlukan, dapat diverifikasi dan bahwa setiap informasi yang dikirim akan dikirim ke tujuan yang tepat.

·         ‘Digikoppeling’

Digikoppeling memungkinkan terjadinya alur lal lintas pesan elektronik skala besar antara organisasi pemerintah. Hal ini dilakukan dengan adanya konektivitas Diginetwerk, internet atau berbagai jenis koneksi.

·         ‘Diginetwerk’

Diginetwerk menghubungkan jaringan organisasi pemerintah yang ada. Hal ini menyebabkan terbentuknya sebuah jaringan tunggal yang tertutup dalam jaringan pemerintahan Belanda.

·         ‘Digimelding’

Digimelding adalah titik pusat tunggal yang mengelola segala ketidakakuratan dalam transaksi administrasi sehari-hari. Melalui penggunaannya, insiden yang ada akan terdaftar tecara otomatis di badan pemerintah atau badan yang tepat. Seorang pejabat pemerintah kemudian menerima pesan tentang hasil kejadian.

eIdentification/eAuthentication

·         Identifikasi Digital

Pihak berwenang dapat menggunakan layanan otentikasi Pemerintah untuk layanan elektronik mereka dan untuk menentukan apakah identitas tertentu valid atau tidak secara elektronik. DigiD tersedia dalam dua tingkatan yang berbeda: Basic (nama pengguna dan password : DigiD) danMiddle (DigiD + sms – otentikasi). DigiD (Identification Digital) menyediakan jasa bagi warga negara dalam melakukan otentikasi secara online terpusat untuk mengakses layanan e-Government berdasarkan user ID dan password. Hal ini selanjutnya memungkinkan warga dan para pengusaha untuk mengidentifikasi diri dengan identifikasi yang sama yang berlaku bagi semua instansi pemerintah yang menyediakan layanan elektronik. DigiD hanya tersedia untuk orang-orang yang terdaftar di kotamadya dan memiliki Citizen Service Number (CSN). Saat ini hanya tersedia dalam bahasa Belanda.

·         eRecognition

DigiD (Identification Digital) untuk bisnis digantikan oleh eRecognition pada tanggal 1 Januari 2011. Hal ini memungkinkan warga negara dan para pengusaha untuk mengidentifikasi diri mereka kepada instansi pemerintah yang menyediakan layanan elektronik. Fasilitas ini disediakan oleh dan untuk Pemerintah, yang mampu mengenali pengguna pelayanan pemerintah secara elektronik.

·         DigiD Authorise

‘DigiD Authorise’ adalah fasilitas kolektif nasional yang memungkinkan perusahaan dan warga negara untuk menggunakan otorisasi untuk penyediaan jasa pemerintah secara elektronik. Fasilitas ini memungkinkan bagi orang ketiga (third party) untuk memperoleh layanan online yang disediakan oleh pemerintah. Menggunakan fungsi otorisasi, hal ini bertujuan untuk mencegah warga dari memberikan kode identifikasi DigiD mereka kepada orang lain, atau membiarkan pihak lain untuk mendapatkan akses. Dilaporkan pada April 2011 bahwa lebih dari 225 000 menggunakan ‘DigiD Authorize’ untuk memberikan izin kepada pihak ketiga dalam menyelesaikan 2011 mereka pajak kembali.

·         Citizen Service Number (CSN )

Sebuah CSN memungkinkan pertukaran data yang membutuhkan nomor ID pribadi yang handal dan efisien. Nomor tersebut merupakannomor identifikasi unik yang secara otomatis ditetapkan ke setiap warga yang terdaftar di daftar populasi (Municipal Personal Record Database). Hal ini dirancang untuk meningkatkan pengiriman layanan e-Government, memfasilitasi pertukaran data dan mengurangi penipuan akses terhadap pelayanan publik. CSN hanya dapat digunakan untuk pertukaran informasi, sebagaimana diizinkan oleh hukum. Ini adalah salah satu alat yang dirancang untuk memungkinkan pengumpulan data utama yang harus dikumpulkan hanya sekali dan kemudian digunakan untuk keperluan selanjutnya.

·         Chamber of Commerce Number (CCN)

The Chamber of Commerce menggunakan nomor unik untuk bisnis. Dalam kasus pengelompokan dan hukum entitas diatur oleh hukum publik, nomor pajak dari Pajak dan Bea Cukai Administrasilah yang digunakan. Untuk bisnis dan kegiatan sosial, CCN menggunakan 8 karakter. Sedangkan 12 karatker CCN digunakan bagi cabang bisnis dan kegiatan sosial.

·         eProcurement

Belanda memiliki kebijakan eProcurement desentralisasi. Platform non formal dari eProcurement Belanda, TenderNed, hanya berurusan dengan eNotices untuk semua tender Eropa dan beberapanya dari tender nasional. Selain itu, layanan eProcurement yang ditawarkan diberikan melalui platform milik swasta sistem Tendering ‘TenderNed’ adalah sebuah aplikasi berbasis web yang mendukung seluruh prosedur dari pemberitahuan kepada penghargaan untuk semua kontraktor (pusat dan daerah) pemerintah dan pemasok. Ini adalah kunci instrumen dalam mencapai tujuan Komisi Eropa untuk eProcurement dan secara otomatis menerbitkan pemberitahuan kontrak yang melebihi ambang batas Uni Eropa pada tender elektronik Harian (TED). PIANOo, pusat keahlian pengadaan publik di bawah Departemen Urusan Ekonomi, Pertanian dan Inovasi, mengelola TenderNet. Tujuan keseluruhan adalah untuk mencapai eProcurement yang lebih baik dalam pemerintah, mendukung pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengadaan setiap hari, dan menawarkan platform untuk semua otoritas kontraktor untuk berbagi masalah yang dihadapi dan mendiskusikan solusi yang diterapkan.

·         Knowledge Management

Program ICTU ‘RENOIR’ mengatur pengetahuan di bidang e-Government. Tujuannya adalah untuk memungkinkan kelompok tertentu untuk menerapkan informasi dan perjanjian dengan menyediakan informasi yang relevan, up-to -date mengenai pengembangan e-Government, dan satu set kesepakatan atau aturan untuk bergabung dalam kolaboratif eGovernment yang memerlukan dukungan luas.

Instraktutur Lainnya

·         Akses elektronik untuk pemerintah

Informasi resmi pemerintah Tujuan keseluruhan adalah untuk membuat informasi resmi pemerintah seperti peraturan, izin dan masyarakat pengumuman tersedia di internet. Individu yang tertarik dan bisnis dapat memperoleh dari Internet tepat waktu, informasi yang pro – aktif dan rinci tentang perkembangan yang mempengaruhi mereka.

·         Kolaborasi katalog

Kolaborasi katalog lembaga penuh kerjasama antara berbagai titik pemerintah online kontak. Standar kolaborasi katalog nasional memungkinkan setiap instasi pemerintahan yang terhubung di internet untuk dapat bekerja sama sehingga pengguna tidak lagi dihadapkan dengan hambatan ketika mencoba untuk mengakses jasa atau layanan yang ditawarkan dalam pemerintahan elektronik yang diadpsi.

·         eForms

Merupakan suatu infrastuktur yang mengembangkan dan mengelola formulir elektronik untuk instansi pemerintah lainnya, tujuan utamanya adalah untuk memaksimalkan jumlah pelayanan pemerintah elektronik yang tersedia. Infrastuktur ini menggunakan sistem data terpusat dan disajikan di situs instansi pemerintah sesuai dengan gayanya masing-masing. eForms juga berhubungan dengan fasilitas dasar nasional seperti DigiD.

Peraturan Perudangan mengenai eGovernment di Belanda

Saat ini tidak ada undang-undang yang membahas secara keseluruhan mengenai eGovernment yang berlaku. Kerangka hukum dibangun untuk menyediakan infrastruktur bagi eGovernment, produk dan jasa yang diberikan melalui-nya.

Kerangka kerja ini terdiri dari berbagai jenis tindakan, beberapa di antaranya lebih kondisional:

·         Undang-undang tentang akses publik terhadap informasi pemerintah (mod. 2005). Informasi lebih lanjut tersedia di Overheid.nl.

·         Undang-undang tentang Perlindungan Data Pribadi (2000). Informasi lebih lanjut tersedia di Overheid.nl.

·         Undang-undang tentang hukum administrasi, dalam modifikasi tertentu dengan tindakan pada administrasi elektronik lalu lintas (mod. 2004). Informasi lebih lanjut tersedia di Overheid.nl.

·         Undang-undang tentang tanda tangan elektronik (2003). Informasi lebih lanjut tersedia di Overheid.nl.

Aturan yang meletakkan dasar hukum bagi fasilitas dasar yang umum:

·         Undang-undang pada registrasi (Contohnya Municipal Database Personal Records) . Informasi lebih lanjut tersedia di Overheid.nl.

·         Undang-undang tentang nomor identifikasi unik (warga nomor layanan). Informasi lebih lanjut tersedia di Overheid.nl.

Services Act (Dienstenwet) menyederhanakan kegiatan usaha untuk penyedia layanan di semua Uni Eropa Negara-negara Anggota. Aturan ini menerapkan EU Services Directive, yang mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2009, dan menggabungkan aturan utama dari Uni Eropa Directive Layanan ke dalam hukum Belanda. Berdasarkan Petunjuk Layanan, semua Negara Anggota Uni Eropa telah menciptakan sebuah counter layanan online untuk pemilik perusahaan jasa. Di Belanda, situs ‘Answer for Business‘ diciptakan untuk bertindak sebagai Dutch Service Counter. Informasi tentang semua prosedur tunduk pada Undang-Undang yang disajikan di sini. Permintaan/aplikasi (misalnya aplikasi untuk lisensi) juga dapat ditangani secara elektronik melalui Message Box.

European Commission. 2011. “eGovernment in Netherlands”.

http://www.epractice.eu/files/eGovernmentTheNetherlands.pdf

Indrajit, Richardus Eko. 2012. “Tiga Tantangan Besar Electronic Government”. http://dosen.narotama.ac.id/wp-content/uploads/2012/01/TIGA-TANTANGAN-BESAR-ELECTRONIC-GOVERNMENT.pdf

Sosiawan, Edwi Arief. 2012. “Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi E-Government di Indonesia”. http://edwi.upnyk.ac.id/Tantangan%20egov.pdf

Habibullah, Achmad. 2010. “Kajian Pemanfaatan dan Pengembangan E-Government”. Volume 23 Nomor 3.  http://akgul.bilkent.edu.tr/unpan/egov12/unpan048580-ch1-rankings.pdf

Satzinger, J. W., Jackson, R. B., Burd, S. D. (2010). Systems Analysis & Design in a ChangingWorld. Boston : Course Technology. Cengage Leaning.

United Nations. 2012. “United Nations E-Government Survey 2012”.

http://akgul.bilkent.edu.tr/unpan/egov12/unpan048580-ch1-rankings.pdf