Nama
: Hairil Sakthi HR 

Nim
: E211 13 307
Analisis
kebijakan pembangunan pertanian di Indonesia
Secara umum, Indonesia masih
berada dalam kategori negara pinggiran. Karena dari segi kegiatan produksi,
hampir 90% bahan bakunya bergantung pada import. Dengan demikian, kemampuan
untuk berperang dari segi harga dan kualitas dengan produk luar negeri masih
sangat rendah. Pertumbuhan jumlah dan jenis industri yang ada di Indonesia
tidak sejalan dengan pertumbuhan kesejahteraan nasional, namun yang terjadi
malah sebalilknya. Sektor industri yang tumbuh di Indonesia didominasi oleh
perusahaan asing yang mengoperasikan produksinya di Indonesia, dikarenakan
ketersediaan bahan dasar (raw materials) yang siap diolah menjadi bahan baku
oleh perusahaan mereka sendiri dan rendahnya upah tenga kerja lokal.
Indonesia belum mampu secara
mandiri mengolah sumberdaya alamnya menjadi produk antara (intermediate
products) dan bahkan produk barang jadi. Konsekuensinya, hampir semua kegiatan
produksi masih bergantung pada supply produk luar negeri. Walaupun demikian,
dengan teori sistem dunia, Indonesia masih punya harapan untuk mendapatkan
peluang lebih baik, yaitu mandiri di sektor bahan baku industri dan tidak hanya
bertindak sebagai pasar bagi bertubi-tubinya produk asing datang ke dalam
negeri ini. Dengan memperkuat kemampuan pengolahan sumberdaya alam yang ada,
melaksanakan regulasi yang kondusif bagi usaha dalam negeri, maka peluang
Indonesia dari yang berkategori negara pinggiran dapat bangkit menjadi negara
semi pinggiran bahkan menjadi negara sentral yang maju dan berdaulat secara
ekonomi.
Dalam kebijakan pembangunan
pertanian yang dilakukan di Indonesia salah satu bentuk kebijakan yang dibuat
oleh pemerintah adalah menggalakkan kerja kelompok tani yang ada dalam
masyarakat. Kebijakan ini bertujuan untuk menggalakkan kerjasama antar petani
di suatu lingkungan ( desa ) tertentu. Dengan adanya kebijakan ini pemerintah
memberikan bantuan berupa dana dan juga material seperti pupuk dan bantuan
irigasi pertaniaan dan juga bantuan berupa penyuluhan pertanian yang diberikan
kepada para kelompok tani. Untuk
memberikan subsidi pupuk dan bantuan bantuan yang lain terhadap kelompok tani,
pemerintah terkadang mengandalkan bantuan dari luar negeri, hal ini berkaitan
dengan teori sistem dunia dalam teori pembangunan. Namun pemerintah Indonesia
terlihat hanya melaksanakan suatu kebijakan tersebut tanpa mengevaluasi kerja
dan hasil yang diperoleh dari kelompok tani.
Padahal dalam Untuk analisis
manajemen pembangunan dikenali beberapa fungsi yang cukup nyata (district), yakni:
(1) perencanaan,
(2) pengerahan (mobilisasi)
sumber daya,
(3) pengerahan (menggerakkan)
partisipasi masyarakat,
(4) penganggaran,
(5) pelaksanaan pembangunan yang
ditangani langsung oleh pemerintah,
(6) koordinasi,
(7) pemantauan dan evaluasi dan
(8) pengawasan.
(9) peran informasi.
Tapi
pada kenyataan dalam penerapan kebijakan pertanian tersebut terlihat kurang
koordinasi antara pemerintah sebagai pelaksana kebijakan dengan masyrakat (
dalam hal ini Kelompok Tani ) sebagai objek atau sasaran kebijakan pemerintah.
Kemudian setelah koordinasi, hal yang paling mendasar yang sering dilupakan
oleh pemerintah adalah pemantauan dan evaluasi kebijakan karena pada fikiran
mereka adalah pelaksanaan kegiatannya telah terlaksana bukan orietasi hasil
dari kebijakan tersebut. Jadi segala bentuk kebijakan pertaniaan di Indonesia
tidaklah terlaksana secara efektif dan efisien karena disebabkan oleh
kuranganya kesadaran pemerintah untuk mensejahtrakan rakyatnya dan juga
rendahnya tingkat pendidikan, dan cara pandang dari masyarakat terhadap satu
hal. Jadi dalam hal ini segala aspek yang berkaitan dengan pembangunan
pertanian di Indonesia harus di optimalkan kemudian membuat sistem yang dapat
membuat evolusi di bidang pertanian Indonesia.
·
kartaasmita,
Ginanjar. perkembangan pemikiran dan praktek administrasi pembangunan.1997.PT.
Pustaka LP3ES Indonesia,
·
Suwarsono,
Alvyn Y. So. 2006. Perubahan Sosial dan Pembangunan. Jakarta: Pustaka
LP3ES.
No comments:
Post a Comment