Analisis Implementasi Pelegalan Balapan Liar di Kota Jakarta

Sumber : Koran SINDO Online. Tanggal 12 Januari 2016

        
Implementasi kebijakan mengenai pelegalan balapan liar di Provinsi DKI Jakarta adalah suatu hal yang baru dan mencengankan bagi kebanyakan orang, oleh karena ini penulis merasa perlu mengkaji dan menganalisis dampak serta keberhasilan kebijakan tersebut. Dalam hal ini, dalam kajian ini model yang digunakan untuk menganalisis kebijakan tersebut adalah model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George Edward III. Edward dalam modelnya mengemukakan ada 4 ( empat ) aspek penting agar implementasi kebijakan bisa terlaksana dengan baik yakni :

-          Komunikasi                                         -      Sumberdaya

-          Struktur birokrasi                                -      Disposisi

Jadi untuk mengetahui keberhasilan dari kebijakan tersebut maka keempat aspek tersebut haru dikaji dan dianalisis dengan baik.

·         Komunikasi

Sebagaimana diketahui komunikasi merupakan salah-satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Dalam penyampaian informasi dan sosialisasi kebijakan pelegalan balapan liar yang dibuat oleh Polda Metro Jaya yang didukung oleh Pemprov DKI Jakarta. Melalui kerjasama kedua lembaga ini komunikasi dan sosialisasi mengenai kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik. Proses komunikasi dan sosialisasi di lakukan melalui media seperti Koran dan melalui Internet.

·         Sumberdaya

Berbicara mengenai sumberdaya yang dimiliki terdapat aspek sumberdaya manusia dalam hal ini yang akan menerapkan kebijakan tersebut dan sumberdaya manusia yang menjadi target dari kebijakan tersebut. Mengenai sumberdaya implementor dapat dikatakan memadai karena Polda Metro Jaya bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta, kemudian disediakannya tempat khusus dan waktu khusus seperti balapan liar hanya boleh dilakukan di TMII, jalan Asia Afrika, jalan Lenteng agung, Kemayoran dan Jalan Benyamin Sueb.

·         Struktur Birokrasi

Dalam hal ini implementasi kebijakan ini dilakukan oleh dua pihak yakni kepolisian dan Pemprov DKI Jakarta sebagai pihak implementor kebijakan, tapi kepolisian meiliki peranan penting dalam menerapakan kebijakan tersebut. Kemudian Pemprov DKI Jakarta berkordinasi dengan IMI ( IKATAN MOTOR INDONESIA ), dalam hal ini Kepolisian Polda Metro Jaya serta Pemprov DKI Jakarta sebagai lembaga yang mewadahi pelegalan balapan lair tersebut dengan harapan dapat menciptakan bibit bibit unggul dalam balapan.

·         Disposisi

Dilihat dari aspek disposisi, pelegalan balapan liar ini mendapat rensop yang hangat oleh masyrakat, terutama oleh pelaku balapan liar, pecandu balapan liar, dan pemilik usaha bengkel otomotif khusus balapan. Selaian itu dukungan juga di berikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta IMI ( IKATAN MOTOR INDONESIA ) .

Sebagai kesimpulan, ketika kita menilik keberhasilan implementasi Kebijakan Pelegalan balapan liar di Provinsi DKI Jakarta, saya dapat menyimpulkan bahwa implemantasi kebijakan tersebut bisa dikatakan berhasil terlaksana dengan baik hal ini didasari oleh terpenuhinya ke 4 ( empat ) aspek penting implementasi kebijakan menurut model George Edward III. Implementasi ini dapat terlaksana dengan baik melalui sinergitas antara Polda Metro jaya, Pemprov DKI Jakarta, IMI ( IKATAN MOTOR INDONESIA ) serta masyrakat. Dilihat dari aktor aktor yang berperan dalam implemantasi kebijakan ini dilihat dari sudut pandang administrasi publik yakni menggunakan paradigma Good Governance karena terdapat 3 aktor yang berperan penting yakni pemerintah yang diwakili oleh Polda Metro jaya dan Pemprov DKI Jakarta, Swasta/LSM yang diwakili oleh IMI ( IKATAN MOTOR INDONESIA ), serta masyarakat secara khusus seperti pelaku balap liar, pecandu balapan liar dan pemilik usaha benkel otomotif khusus balap.