Ringkasan Materi Analisis Kebijakan Publik

Tugas Kelompok

Ringkasan Materi Analisis kebijakan Publik

Oleh kelompok 6 :

Edi  Aswar                  E 211 13 306

Hairil Sakthi HR         E 211 13 307

Suherman Ahmad       E 211 13 306

Analisis Kebijakan Publik

Sebagai mana diketahui bahwa Analisis digunakan dalam pengetahuan umum termasuk penggunaan intuisi dan pengungkapan pendapat dan bukan hanya pengujian kebijakan dengan memilah-milahnya ke dalam sejumlah komponen tetapi juga perencanaan dan sintesis alternatif. AnalisisKebijakanadalahaktivitasmenciptakanpengetahuandalam proses pembuatankebijakan. Dalammenciptakanpengetahuantentang proses pembuatankebijakan. Analisiskebijakanmenelitisebab-sebabdankinerjakebijakandan program kebijakan.

Analisis Kebijakan adalah suatu proses untuk menghasilkan informasi dan pengetahuan untuk membantu pembuat kebijakan agar kebijakan ddapat bermutu dan berkualitas sehingga mempunyai dasar ilmiah melalui penelitian agar mendapat informasi untuk membuat kebijakan yang baru atau memperbaiki kebijakn yang telah ada sebelumnya.

Semenjak Administrasi Negara mempunyaisikap yang berorientasipadaaplikasi, makastudiini mempunyaiperhatiankhususterhadapkebijakan publikdemikian pula ketikaperhatianAdministrasi Negara ditujukanpadaprinsipdan proses manajemenmakaperhatianterhadapstudikebijakan publiksangatbergayutan, ketikaperhatiandiktomiadministrasi dan politik. telahmulaiditinggalkan, makaanalisis sanagat berpengaruhterhadapperumusankebijakan, oleh sebab itudisiplin ilmu administrasi negaramulai mengembangkankepustakaan yang memberikanperhatianterhadap proses kebijakan.Administrasi negara semakinjauhketerlibannyadalammengembangkanstudikebijakan publik usahanyaditingkatkanuntukmembuatkebijakan publiklebihrasionallagi, beberapateknikanalisisdikembangkanmulaidari “zero base badgeting”sampaikemanajemen information system danilmukomputer.  Menurut Paul Aflaby pembuatan kebijakan publik akan dijumpai sepanjang perkembanagan ilmu administrasi publik sebagai kegiatan dari pemerintah dan sebagai suatu proses politik dalam usahanya mendapatkan konsensus atau suatu perkiraan dari kepentingan masyarakat.Pendekatan tersebut banyak dilihat dari kepustakaan administrasi negara yang diketahui bagaimana politik dalam praktek itu adalah sama halnya dengan administrasi negaraterkait dengan Studi kebijakan publik yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari study administrasi negaraContoh : administrasi negaradapatdirumuskansebagaikoordinasiberusahaindividudankelompokuntukmelaksanakankebijakan publik.

Dari kutipandefinisitersebutmerupakansuatubuktibahwa kebijakan publikmulaimemegangperanandalamsetiapkajianIlmuadministrasi negara.Demikiankaitankebijakan publikdenganBirokrasidanadministrasi negara.

Proses analisiskebijakanadalahserangkaianaktivitasintelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang padadasarnyabersifatpolitis. Aktivitaspolitistersebutdijelaskansebagai proses pembuatankebijakandandivisualisasikansebagaiserangkaiantahap yang salingbergantung yang diaturmenuruturutanwaktu: penyusunan agenda, formulasikebijakan, adopsikebijakan, implementasikebijakan, danpenilaiankebijakan.  Analis kebijakan dapat menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan pada satu, beberapa, atau seluruh tahap dari proses pembuatan kebijakan, tergantung pada tipe masalah yang dihadapi klien yang dibantunya.

Adapun tata urutan analisis kebijakan adalah sebagai berikut :

·         Perumusanmasalahdapatmemasokpengetahuan yang relevandengankebijakan yang mempersoalkanasumsi-asumsi yang mendasaridefinisimasalahdanmemasuki proses pembuatankebijakanmelaluiPenyusunan agenda (agenda setting). Perumusanmasalahdapatmembantumenemukanasumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosispenyebab-penyebabnya, memetakantujuan-tujuan yang memungkinkan, memadukanpandangan-pandangan yang bertentangan, danmerancangpeluang-peluangkebijakan yang baru.

·         Peramalan adalah metode analisis kebijakan yang digunakan untuk menghasilkan informasi mengenai akibat akibat yang mungkin akan muncul dimasa yang akan datang. Permalan dapat menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi di masa mendatang sebagai akibat dari diambilnya alternatif, termasuk tidak melakukan sesuatu.Ini diilakukan dalam tahap formulasi kebijakan. Peramalan dapat menguji masa depan yang plausibel, potensial, dan secara normatif bernilai, mengestimasi akibat dari kebijakan yang ada atau yang diusulkan, mengenali kendala-kendala yang mungkin akan terjadi dalam pencapaian tujuan, dan mengestimasi kelayakan politik (dukungan dan oposisi) dari berbagai pilihan.Para analisdari the Health Care Finance Administration, misalnya, akhir-akhirinimenerapkanmetodeperamalan (yakniproyeksistatistik) untukmengestimasibahwakecualijikapendapatantambahandapatdiupayakan, danauntuk Medicare (asuransikesehatan) akanhabispadatahun 2005. Jikatidakadainisiatifkebijakanpelayanankesehatan yang baru, santunandalam Medicare harusdikurangisampai $ 46 milyardan, akhirnya, program tersebutharusdipotonglebihdari 50 persen. Sementaraitu, jumlah orang yang tidakmemilikiasuransikesehatanakanmeningkat.

·         Rekomendasi membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternatif yang akibatnya di masa mendatang telah diestimasikan melalui peramalan. ini membantu pengambil kebijakan pada tahap adopsi kebijakan. Rekomendasimembantumengestimasitingkatrisikodanketidakpastian, mengenalieksternalitasdanakibatganda, menentukankriteriadalampembuatanpilihan, danmenentukanpertanggungjawabanadministratifbagiimplementasikebijakan.

·         Pemantauan (monitoring) menyediakanpengetahuan yang relevandengankebijakantentangakibatdarikebijakan yang diambildengankebijakantentangakibatdarikebijakan yang diambilimplementasikebijakan. Banyakbadansecarateraturmemantauhasildandampakkebijakandenganmenggunakanberbagaiindikatorkriminalitas, danilmudanteknologi. Pemantauan membantu menilai tingkat kepatuhan, menemukan akibat-akibat yang tidak diinginkan dari kebijakan dan program, mengidentifikasi hambatan dan rintangan implementasi, dan menemukan letak pihak-pihak yang bertanggung jawab pada setiap tahap kebijakan

·         Evaluasi tidak hanya inenghasilkan kesimpulan mengenai seberapa jauh masalah telah terselesaikan; tetapi juga menyumbang pada klarifikas, dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan membantu dalam penyesuaian dan perumusan kembali masalah. Evaluasi membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan. Jadiinimembantupengambilankebijakanpadatahappenilaiankebijakanterhadap proses pembuatankebijakan

Konsumen paper kebijakan :

·         Policy makers.

·         Atasan.

·         Publik yang berkepentingan dengan isu moneter.

Paper kebijakan ada dikarenakan tidak semua konsumen paper kebijakan memiliki waktu yang cukup untuk membaca hasil penelitian sosial, tidak msemua konsumen paper kebijakan memiliki kepedulian terhadap hasil penelitian.

Telaah staf adalah kajian singkat yang dilakukan staf dalam birokrasi terhadap isu kebijakan tertentu yang hasilnya sebagai dasar pertimbangan atasan dalam merespon atau menyelesaikan masalah kebijakan tersebut. Adapun isi dari telaah staf yaitu : sumber data, objek kajian, dampak terhadap publik, faktor penyebab, dan rekomendasi.

Macam macam paper kebijakan :

·         Eksekutif summary

·         Naskah akademik

·         Policy brief ( paper berisi ringksan dari sebuah proses yang menggunakan logika analisis)

Dalam proses analisis kebijakan terdapat 3 pendekatan yang dapat digunakan dalam proses analisis data yaitu :

·         Empiris ( berdasarkan Sebab akibat dari suatu kebijakan )

Menggambarkan fakta dengan menganalisis fakta fakta yang ada berkaitan dengan penerapan kebijakan.

·         Valuatif ( Berdasarkan Bobot atau nilai )

Diterapkan kepada kelompok tertentu dengan menganalisis manfaat dari penerapan kebijakan tersebut.

·         Normatif ( pengusulan tindakan )

Mengargumentasikan nilai nilai terhadap kebijakan melalui penilaiaan pribadi

Dalam merumuskan alternatif kebijakan :

·         Alternatif kebijakan hendaknya merujuk pada idenifikasi masalah ( dasar argumentasai).

·         Harus jelas apa yang akan dilakukan dan bagaimana cara melakukannya.

Sedangkan hal yang harus diperhatikan adalah :

·         Dasar hukumnya.

·         Kajian ilmiah yang mendukung.

·         Sumber data fakta

·         Teori

·         Solusi