Teori dan Kebijakan Pembangunan

Pengertian pembangunan dapat ditinjau dari berbagai segi. Kata pembangunan sedara sederhana sering diartikan sebagai proses perubahan ke arah keadaan yang lebih baik. Seperti dikatan oleh Seers (1969) di sini ada pertimbangan nilai (value judgment). Atau menurut Riggs (1966) ada orientasi nilai yang menguntungkan (favourable value orientation). Namun, ada perbedaan antar arti pembangunan dan perkembangan. Pembangunan adalah perubahan ke arah kondisi yang lebih melalui upaya yang dilakukan secara terencana, sedangkan perkembangan adalah perubahan yang dapat lebih baik atau lebih buruk, dan Pembangunan menjadi bahan kajian berbagai disiplin ilmu, terutama setelah Perang Dunia Kedua (PD II), denagn lahirnya banyak negara baru yang semula merupakan wilayah jajahan. Pembangunan telah menjadi bahan studi ilmu ekonomi, politik, sosial, dan administrasi, dan telah berkembang pula sebagai studi multidisiplin dengan pendekatan dari berbagai cabang ilmu pengetahuan.

Pembangunan sering dikaitkan dengan modernisasi dan industrialisasi. Seperti dikatakan Gouled (1977), ketiga-tiganya menyangkut proses perubahan. Pembangunan adalah salah satu bentuk perubahan sosial, modernisasi adalah suatu bentuk khusus (special case) dari pembangunan, dan industrialisasi adalah salah satu segi (a single facet) dari pembangunan. Dari pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa pembangunan lebih luas sifatnya dari pada modernisasi, dan modernisasi lebih luas dari pada industrialisasi. Seperti dikatakan Rutow (1967), modernisasi adalah proses yang mencakup perubahan-perubahan yang spesifik, termasuk industrialisasi, yang menunjukkan pengusaan yang leih luas atas alam melalui kerjasama

            Pembangunan ekonomi, secara umum tidak dapat dipungkiri bahwa semuanya bermula pada pmbangunan ekonomi di eropa, setelah munculnya revolusi industri, revolusi ilmu pengetahuan dan politik. Semuanya terjadi di eropa. Pada awalnya bentuk dari pembangunan ekonomi yang di mukakan oleh Karl Marx dimulai dengan proses hunting gethering, dimana manusia untuk melengkapi kebutuhannya dengan cara berburu dan meramu, setelah itu terbentuk pertanian tradisional samapi kemudian feodalisme dan kapitalisme.

            Feodalisme dapat diartikan sebagai bentuk kerja sama antara pemilik lahan, penggarap, dan buruh tani yang berorientasi pada lahan dan bagi hasil. Kemudian terjadi perubahan pada pola pikir masyarakat ke arah kapitalisme. Kapitalisme itu sendiri dapat diartikan sebagai bentuk kerja sama antra pemilik lahan, penggarap dan buruh tanu tapi berorientasi pada modal dan upah dalam artian pada kapitalisme pemilik lahan terganti oleh pemilik modal.

Secara historis perkembangan kapitalisme merupakan bagian dari gerakan individualisme. Gerakan ini juga menimbulkan dampak dalam bidang yang lain. Dalam bidang keagamaan gerakan ini menimbulkan reformasi. Dalam hal penalaran melahirkan ilmu pengetahuan alam. Dalam hubungan masyarakat memunculkan ilmu-ilmu sosial. Dalam bidang ekonomi melahirkan sistem kapitalisme. Oleh karena itu peradaban kapitalis sah (legitimate) adanya. Di dalamnya terkandung pengertian bahwa kapitalisme adalah sebuah sistem sosial yang menyeluruh, lebih dari sekedar tipe tertentu dalam perekonomian. Sistem ini berkembang di Inggris pada abad 18 masehi dan kemudian menyebar luas ke kawasan Eropa Barat Laut dan Amerika Utara (Ebenstein & Fogelman, 1994: 148).

            Melihat dari sejarah perkembangan perekonnomian di eropa, dapat dikatakan bahwa kenapa negara negara di eropa tumbuh dengan perokonomian yang kuat tapi tanpa dibarengi dengan adanya hutang disebabkan oleh kondisi dan keadaan yang belum memungkingkan. Dalam artian perdagaangan internasional dalam bentuk ekspor dan inpor masih belum terjadi dikarenakan oleh sistem pembayaraan yang berbeda dan belum ditemukannnya sistem tukar menukar uang. Jadi dapat dikatakan bahwa negara negara eropa tumbuh karena membangun dan mengolah sumberdaya yang ada pada negara negara mereka masing masing. Tanpa ada campur tangan dari negara lain dan tanpa ada kegiatan ekspor dan inpor yang dapat menyebabkan terjadinya hutang negara.